- Catatan Awal Tahun 2022 Untuk Mas Arief – Mbak Etyk
” TIADA gading yang tak retak. Tidak dipungkiri memang, masih banyak yang harus disempurnakan sejak Bupati dan Wakil Bupati, Arief Rohman – Tri Yuli Setyowati dilantik 26 Februari 2021 lalu. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Blora. Salah satunya segera merealisasi janji Dalan Alus. ”
TIDAK dipungkiri, saat ini seluruh warga Blora, baik yang ada di perkotaan hingga ke pelosok pedesaan menunggu realiasasi janji Bupati dan Wakil Bupati Blora, Arief Rohman – Tri Yuli Setyowati, dalan alus (jalan baik –red). Karena ekspektasi warga ingin segera jalan di Blora menjadi baik sangat-sangat tinggi.
Tiada gading yang tak retak. Tidak dipungkiri memang, bahwa masih banyak yang harus disempurnakan sejak Bupati dan Wakil Bupati, Arief Rohman – Tri Yuli Setyowati dilantik 26 Februari 2021 lalu. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Blora.
Satu hal yang cukup menggembirakan, setelah sekian tahun hanya menjadi penonton di Blok Cepu. Kini Blora resmi mendapatkan dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu, menyusul DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) menjadi Undang-undang (UU).
Dengan adanya tambahan DBH untuk Blora itu, otomatis akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di sektor Migas. Meski, hingga saat ini juga belum diketahui pasti berapa nilai yang didapat Kabupaten Blora.
Sebagai bahan acuan, di Pasal 117 RUU HKPD, kabupaten/ kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kota penghasil, berhak mendapatkan DBH sebesar 3%.
Diketahui, selama ini Blora yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tidak mendapatkan DBH dari aktivitas eksploitasi Migas di lapangan Blok Cepu.
Padahal, wilayah kerja penambangan (WKP) Blok Cepu 37 persen ada di Kabupaten Blora. Hal itu lantaran terbentur regulasi yang ada. Hanya, dengan disahkannya RUU HKPD menjadi UU, maka pada tahun 2023 mendatang, Blora akan memperoleh DBH migas dari Blok Cepu.
Kembali di persoalan harapan warga Blora tentang infrastruktur yang mumpuni, semua pihak tentu akan sepaham jika menyelesaikan persoalan infrastruktur adalah segalanya. Karena tanpa segera menyelesaikan persoalan infrastruktur ini juga sulit bagi Blora untuk menyelesaikan permasalahan lainnya yang cukup kompleks.
Di tahun 2021, semua juga sangat paham bahwa karena adanya refocusing anggaran terkait pandemi covid -19, dari total sekitar 1.200 Kilometer (Km) jalan kabupaten, 900 km di antaranya masih dalam kondisi rusak, Pemkab Blora baru menyelesaikan perbaikan jalan rusak sekitar 53 km. Karena memang anggarannya cuman Rp 106 miliar, tepatnya di angka Rp 106,2 M.
Untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2022, menyusul DPRD Blora setujui rencana Pemkab Blora hutang ke perbankan sebesar Rp 150 Miliar anggaran untuk membangun jalan di Blora di tahun ini sejumlah Rp 260 Miliar.
Dengan dana itu, Pemkab juga membuat skala prioritas pembangunan jalan di tahun 2022. Yakni, sedikitnya ada 23 ruas jalan yang akan dibangun sesuai skala prioritas di tahun 2022, yakni jalan Kamolan – Klopoduwur – Ngliron (Blora – Banjarejo – Randublatung) dengan dana Rp 16.500.000.000 (pinjaman daerah).
Berikut jalan Ngliron – Kalisari – Wulung dengan dana Rp 15.500.000.000 (pinjaman daerah), peningkatan jalan Doplang – Kunduran dengan total biaya Rp 8 .000.000.000 (pinjaman daerah) , ruas jalan Kedungtuban – Galuk – senilai Rp 10.000.000.000 (pinjaman daerah) .
Selanjutnya ruas jalan Ngawen – Karangtalun dengan biaya Rp 15.000.000.000 (pinjaman daerah), rus jalan Jepon – Karang – Bogorejo – Rp 10.000.000.000 (pinjaman daerah), Wulung – Klatak (Jati) senilai Rp 16.000.000.000 (pinjaman daerah), Pakis – Pelem – Kamolan senilai Rp 15.750.000.000 (pinjaman daerah), Peting – Sumber – Balong – Menden senilai Rp 15.750.000.000 (pinjaman daerah) .
Juga ruas jalan Blora – Nglangitan senila Rp 3.000.000.000 (pinjaman daerah), Cabak – Bleboh senilai Rp 5.000.000.000 (pinjaman daerah) , Singonegoro – Ketringan Rp 6.000.000.000 (pinjaman daerah), Plumbon – Rowobungkul – Kemiri – Sonokidul – Rp 5.000.000.000 (pinjaman daerah), Gua Terawang – Ngumbul – Pelemsengir Rp 6.000.000.000 (pinjaman daerah) , serta peningkatan Jalan Halmaher – Rp 2.000.000.000 (pinjaman daerah) .
Sementara itu untuk ruas jalan yang dibangun dengan DAU di tahun 2022, masing-masing peningkatan jalan Kunduran – Goa Terawang Rp 2.500.000.000, Ngawenan – Pasar Sore – Temengeng – Gubug Payung Rp 2.250.000.000, Kadengan – Tanggel – Rp 2.000.000.000.
Berikut ruas jalan Jagong – Karang Geneng Rp 2.000.000.000, Menden – Megeri Rp 3.000.000.000, Ngloram – Mulyorejo – Ngloram Rp 8.450.000.000 dan ruas jalan Randublatung – Getas Rp 6.997.000.000.
Terus Menggeliat
Sekali lagi, tiada gading yang tidak retak. Dengan segala persoalan yang harus segera diselesaikan, Blora saat ini terus menggeliat. Mas Arief Mbak Etik yang dilantik menjadi nahkoda Blora 26 Februari 2021 lalu, ke depan beri pelayanan maksimal dan cepat serta tuntas kepada rakyat Blora. Terus berinovasi untuk kemakmuran wong mBlora.
Hal yang paling standar diharapkan warga Blora adalah, sejauh mana panjenengan konsisten terhadap visi misi saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora.
Dari catatan konsistensi di visi misi saat nyalon tampaknya semua sudah terealisasi. Mulai dari membangun sumber daya manusia yang berkualitas – berdaya saing dan berkarakter – mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan – mewujudkan birokrasi yang profesional,progresif bersih dan akuntabel – menciptakan kondisi wilayah yang kondusif – memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Program 99 hari Bupati Arief dan Wabup Etik nyaris sempurna. Mulai mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) – ngantor di Rumah Sakit – ngopeni Kadang kekurangan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu).
Termasuk mewujudkan Blora Satu Data – Blora Mengaji – Musrenbang Lansia, Difabel, Kelompok Rentan, pemuda, perempuan dan anak – Membentuk Satgas pupuk dalam rangka mengurangi kelangkaan pupuk – membuat grand design peternakan terpadu dari hulu sampai hilir – Ngopi bareng dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral.
Sejarah mencatat, Mall Pelayanan Publik telah diresmikan 3 Juni 2021, dimana di dalamnya tersedia 283 layanan. Pembangunan ruang laborat dan Radiologi RSUD Blora dilakukan.
Untuk beasiswa kepada para pelajar, di tahun 2021 total anggaran Rp 436.500.000. Dan bahkan di tahun 2022 dialokasikan anggaran 1.499.500.000.
Publik juga telah membuktikan, akhir-akhir ini, demi kemajuan Blora, Pemkab Blora telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lokal Blora. Mulai dari PEM Akamigas Cepu, STT Ronggolawe Cepu, UPBJJ Universitas Terbuka, Poltekkes Kemenkes Semarang, STAI Muhammadiyah Blora, STKIP Muhammadiyah Blora, STAI Khonzinatul Ulum, STAI Al Muhamad Cepu, STKIP Ma’arif Blora, AKBID Wira Husada Nusantara.
Sementara itu, kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar Blora, tercatat sudah dilakoni sedikitnya dengn 38 Perguruan tinggi yang ada di sejumlah kota besar. Mulai dari Semarang, Jogjakarta, Jombang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Kudus.
Sejumlah program yang termaktub dalam visi misi meski perlu tindak lanjut, Bupati yang saat ini memimpin telah menjalankannya. Seperti Blora mengaji, di tanggal 9 April 2021 telah dilaunching Kartu Blora Mengaji oleh Sekjen Kemenag RI
Grand Design Peternakan Terpadu di tanggal 4 Juni 2021 launching . Sejumlah langkah dalam rangka menuju Blora zero new stunting juga telah dikomitmenkan. Puncaknya, mimpi Blora untuk mempunyai bandara telah terealisasikan, yakni di tanggal 26 November 2021 – penerbangan perdana bersama Citilink di Bandara Ngloram.
Perangi Kemiskinan
Satu catatan lagi untuk Mas Arief dan Mbak Etyk adalah bagaimana memerangi kemiskinan di Blora. Diketahui, Pemkab Blora memang konsisten untuk memerangi kemiskinan itu, salah satu programnya adalah ngopeni kadang kekurangan.
Kongkritnya, perlu terung mendorong program 1 OPD satu desa dampingan, yang menurut pengamatan masih jalan di tempat, yakni masih sebatas sosialisasi.
Diketahui, Kabupaten Blora masih belum terbebas dari status desa miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Blora masih tinggi, yakni menempati posisi ke-23 dari 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Baru ada 1 desa di Kabupaten Blora yang berstatus Desa Mandiri.
Data terakhir menyebutkan 48 desa masuk zona merah. Desa itu akan menjadi fokus pengentasan kemiskinan, dengan berkolaborasi semua organisasi perangkat daerah (OPD), perguruan tinggi, dan CSR perusahaan, serta lembaga lain.
Adapun 48 desa miskin tersebut tersebar di 16 kecamatan. Hasil pemetaan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 26 Oktober 2020, rinciannya Kecamatan Banjarejo 3 desa; Blora 7 desa; Bogorejo 2 desa; Cepu 3 desa; Jati 2 desa; Jepon 3 desa; dan Jiken 3 desa.
‘’Mas Arief, untuk maksimalisasi program pengentasan desa miskin, kiranya pembuatan timeline harus konsisten. Semua itu agar perubahannya bisa dilihat jelas antara sebelum dan sesudah pendampingan. *)
Editor : Daryanto
