Pembinaan
Pihaknya meminta Pemkab Kudus melalui gugus tugas Covid-19 lebih intens melakukan pembinaan ke pemerintah desa, terutama dalam pencegahan dan penanganan Covid 19.
“Saat ini sudah banyak warga Kudus pulang kampung dari perantauan. Tidak semuanya masuk dalam karantina, dan ada yang lolos dan langsung pulang ke rumahnya masing-masing,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Kudus memperbanyak rapid test untuk tes massal bagi warga di Kabupaten Kudus. Namun Pemkab lambannya pengadaan APD dan perangkat medis lainnya untuk penanggulangan Covid-19. Padahal anggaran cukup besar.
Yusuf meminta Pemkab Kudus hati-hati dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi sulit rakyat kecil di tengah-tengah pandemi Covid-19. Semisal, pembatasan jam berjualan PKL pada malam hari diharapkan bisa lebih diperlonggar.
Ia mengusulkan agar PKL diberi kelonggaran lebih dalam berjualan, namun dengan catatan tidak menyediakan kursi atau tikar untuk pembeli. “Dengan begitu pembeli hanya diperbolehkan membungkus dan bawa pulang, tidak nongkrong seperti yang dikhawatirkan oleh Pemkab Kudus,” katanya.
Dalam perkembangannya, total kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kudus melonjak drastis menjadi 18 kasus, tertinggi di esk Karisidenan Pati. Sepuluh pasien masih menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit.
Yang mengejutkan, enam kasus baru diketahui setelah PDP diizinkan pulang ke rumah. Alasannya, kondisi pasien secara umum sudah membaik.
Sekretaris Komisi D DPRD Kudus Muhtamat sebelumnya mengusulkan agar dua unit perangkat tes cepat molekuler (TCM) di RSU dr Loekmonohadi Kudus dan Puskesmas Kaliwungu segera diaktifkan untuk diagnosis PCR Covid-19. *)
- Artikel ini pernah terbit di suaramerdeka.com
