Dengan adanya penindakan itu, pendistribusian pupuk diharapkan jadi lebih baik. Selain itu, adanya intil-intil segera dibasmi. ”Jika terbukti ada pelanggaran, dilaporkan saja. Supaya ada sanksi bagi pelanggar. Seperti surat teguran sampai pencabutan izin menjadi distributor dan kios pengecer,” tegasnya.
Siswanto juga menegaskan, KP3 juga harus mengajukan anggaran untuk kegiatan pengawasan. Jika tidak, lebih baik bubarkan. ”Bubarkan saja daripada nggak ngusulkan anggaran dan nggak kerja. Kalau nggak ada anggaran, mosok ngawasi sukarela. Ini kewajiban,” kesalnya.
Dia menambahkan, sebenarnya PT. Pupuk Indonesia sudah mengeluarkan larangan penjualan pupuk bersubsidi sistem paket. Sebab melanggar tiga poin aturan.
Pertama, penjualan pupuk subsidi secara paket tidak dibenarkan.
Kedua, penyediaan stok pupuk nonsubsidi di tingkat pengecer hanya untuk mengantisipasi kekurangan alokasi subsidi di daerah atau berkurangnya jatah petani. Sehingga dapat dipenuhi melalui pupuk nonsubsidi. Tetetapi dalam pembeliannya tidak diperbolehkan menjual secara paket (paksa).
Ketiga, apabila ditemukan pengecer binaan distributor yang tidak melaksanakan instruksi, bakal diberikan sanksi sebagai bentuk evaluasi terhadap distributor dan pengecer.
”Ada juga surat dari bupati yang intinya penjualan paket dan intil-intil tidak diperbolehkan. Selain itu, penjualan di atas HET tidak diperbolehkan. KP3 harus cek lapangan, supaya tahu dengan jelas dan ada penindakan,” perintahnya.
Terpisah, Sekda Blora Komang Gede Irawadi mengatakan, selama ini KP3 bekerja menggunakan biaya belanja rutin OPD. Saat ini, pihaknya juga sudah membentuk KP3 di tingkat kecamatan. Mulai pecan lalu, sudah diminta mengawasi supaya tak ada lagi pelanggaran penjualan pupuk. ”Kami minta teman-teman KP3 lebih aktif di lapangan. Mulai Kamis nanti, KP3 akan keliling ke desa-desa. Kami minta forkompimcam untuk membantu,” jelasnya.
