Bupati Blora, Djoko Nugroho menandaskan, dengan pelaksanaan uji kompetensi para GTT dan PTT, pihaknya ingin tahu kualitasnya sesuai apa tidak dengan pendapatan yang akan diberikan pemerintah. ” Saya tidak mau memberikan kenaikan pendapatan jika tidak lolos uji kompetensi. Kualitas pendidikan harus diutamakan.”
BLORA,topdetiknews.com – Kepala Dinas Pendidikan, Hendi Purnomo, S.STP,MA menandaskan, terkait legalitas temen-temen GTT K2 maupun non K2, Dinas Pendidikan Blora akan segera melaksanakan uji kompetensi.
”Untuk uji kompetensi itu sudah kita siapkan. Kerjasama sudah kita komunikasikan dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), tinggal waktunya yang belum kita tetapkan,” tandas Hendi.
Hal itu dikemukakan di acara pertemuan para Kepala Sekolah SMP Negeri, Pengawas dan Dewan Pendidikan di aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, baru-baru ini.
Ditambahkan, yang jelas pelaksanaan uji kompetensi tersebut tidak akan lama. Kemungkinan uji kompetensinya setelah tes CPNS bulan depan. ”Masih tarik ulur, namun kemungkinan besar uji kompetensi akan dilaksanakan setelah seleksi tes CPNS selesai dilakukan.”
Di uji kompetensi, kuota yang ikut akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, yakni sekitar 1.500 orang baik dari GTT maupun dari PTT. Untuk GTT minimal syaratnya harus S1, sedangkan PTT ijazah SMA masih diperbolehkan.
Setelah uji kompetensi, harapannya ada legalitas, yakni mempunyai SK yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah. Bisa dari Bupati atau bisa juga SK atas nama Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
Legalitas Diakui
Menurut Hendi, legalitas tersebut diakui. Yang belum masuk Dapodik langsung masuk Dapodik. Yang belum punya NUPTK akan diajukan NUPTK. Kalau ada waktu untuk seleksi PPG ya bisa ikut. Itu terkait legalitas.
Sedangkan terkait kesejahteraan, lanjutnya, berdasarkan arahan Bupati akan diberikan kesejahteraan dari daerah. Kesejahteraan yang selama ini diterima semoga bisa naik 100 persen hingga 200 persen.
”Kalau dulu yang diterima ada yang hanya Rp 250 ribu, dengan uji kompetensi dan bagi yang lolos bisa naik lebih dari 100 persen meskipun nanti bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah Hendi.
Dikatakan Hendi, memang masing-masing daerah mempunyai kebijakan masing-masing terkait GTT. ”Tapi kami berkomitmen untuk memberikan SK teman-teman GTT K2 maupun non K2. Hanya harus melalui uji kompetensi, karena hal itu sebagai dasar kami,” pungkas Hendi.
Sementara itu, Bupati Blora, H. Djoko Nugroho, yang sempat hadir di acara pertemuan para Kepala Sekolah SMP Negeri, Pengawas dan Dewan Pendidikan, mengemukakan, khusus untuk pendapatan para GTT dan PTT, pihaknya sudah koordinasi dengan Sekda.
”Sudah saya koordinasikan dengan Sekda, nantinya akan seperti UMR. Hanya akan kita berikan melalui tahapan seleksi atau uji kompetensi,” tandas Bupati Djoko.
Menurut Kokok, panggilan akrab Bupati Blora, dengan uji kompetensi tersebut pihaknya ingin tahu bagaimana kualitas para GTT yang akan diberikan kenaikan tunjangan pendapatan.
”Repote mau diuji kompetensi “malah dho ra gelem jal”. Padahal dengan uji kompetensi itu, saya ingin tahu kualitasnya sesuai apa tidak dengan pendapatan yang akan kita berikan. Saya tidak mau memberikan kenaikan pendapatan jika tidak lolos uji kompetensi. Kualitas pendidikan harus diutamakan,” pungkas Bupati Kokok. (Bagas/C45-red)
