Skala Prioritas
Untuk harapan itu, semuanya sudah dalam proses. Untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2022, menyusul DPRD Blora setujui rencana Pemkab Blora hutang ke perbankan sebesar Rp 150 Miliar anggaran untuk membangun jalan di Blora di tahun ini sejumlah Rp 260 Miliar.
Dengan dana itu, Pemkab juga membuat skala prioritas pembangunan jalan di tahun 2022. Yakni, sedikitnya ada 23 ruas jalan yang akan dibangun sesuai skala prioritas di tahun 2022.
Tiada gading yang tak retak. Dengan segala persoalan yang harus segera diselesaikan, Blora saat ini terus menggeliat dan sudah saatnya Blora Melesat.
Dari catatan yang ada, konsistensi di visi misi saat nyalon tampaknya semua sudah terealisasi. Mulai dari membangun sumber daya manusia yang berkualitas – berdaya saing dan berkarakter – mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan – mewujudkan birokrasi yang profesional,progresif bersih dan akuntabel – menciptakan kondisi wilayah yang kondusif – memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Program 99 hari Bupati Arief dan Wabup Etik nyaris sempurna. Mulai mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) – ngantor di Rumah Sakit – ngopeni Kadang kekurangan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu).
Termasuk mewujudkan Blora Satu Data – Blora Mengaji – Musrenbang Lansia, Difabel, Kelompok Rentan, pemuda, perempuan dan anak – Membentuk Satgas pupuk dalam rangka mengurangi kelangkaan pupuk – membuat grand design peternakan terpadu dari hulu sampai hilir – Ngopi bareng dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral.
Sejarah mencatat, Mall Pelayanan Publik telah diresmikan 3 Juni 2021, dimana di dalamnya tersedia 283 layanan. Pembangunan ruang laborat dan Radiologi RSUD Blora dilakukan.
Untuk beasiswa kepada para pelajar, di tahun 2021 total anggaran Rp 436.500.000. Dan bahkan di tahun 2022 dialokasikan anggaran 1.499.500.000.
Publik juga telah membuktikan, akhir-akhir ini, demi kemajuan Blora, Pemkab Blora telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lokal Blora. Mulai dari PEM Akamigas Cepu, STT Ronggolawe Cepu, UPBJJ Universitas Terbuka, Poltekkes Kemenkes Semarang, STAI Muhammadiyah Blora, STKIP Muhammadiyah Blora, STAI Khonzinatul Ulum, STAI Al Muhammad Cepu, STKIP Ma’arif Blora, AKBID Wira Husada Nusantara.
Sementara itu, kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar Blora, tercatat sudah dilakoni sedikitnya dengn 38 Perguruan tinggi yang ada di sejumlah kota besar. Mulai dari Semarang, Jogjakarta, Jombang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Kudus.
Sejumlah program yang termaktub dalam visi misi meski perlu tindak lanjut, Bupati yang saat ini memimpin telah menjalankannya. Seperti Blora mengaji, di tanggal 9 April 2021 telah di launching Kartu Blora Mengaji oleh Sekjen Kemenag RI
Grand Design Peternakan Terpadu di tanggal 4 Juni 2021 launching . Sejumlah langkah dalam rangka menuju Blora zero new stunting juga telah dikomitmenkan. Puncaknya, mimpi Blora untuk mempunyai bandara telah terealisasikan, yakni di tanggal 26 November 2021 – penerbangan perdana bersama Citilink di Bandara Ngloram.
Sekedar mengingatkan untuk Mas Arief dan Mbak Etyk, yakni bagaimana memerangi kemiskinan di Blora. Diketahui, Pemkab Blora memang konsisten untuk memerangi kemiskinan itu, salah satu programnya adalah ngopeni kadang kekurangan.
Kongkritnya, perlu terus mendorong program 1 OPD satu desa dampingan, yang menurut pengamatan masih jalan di tempat, yakni masih sebatas sosialisasi.
Kabupaten Blora saat ini memang masih belum terbebas dari status desa miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Blora masih tinggi, yakni menempati posisi ke-23 dari 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Baru ada 1 desa di Kabupaten Blora yang berstatus Desa Mandiri.
Data terakhir menyebutkan 48 desa masuk zona merah. Desa itu akan menjadi fokus pengentasan kemiskinan, dengan berkolaborasi semua organisasi perangkat daerah (OPD), perguruan tinggi, dan CSR perusahaan, serta lembaga lain.
Adapun 48 desa miskin tersebut tersebar di 16 kecamatan. Hasil pemetaan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 26 Oktober 2020, rinciannya Kecamatan Banjarejo 3 desa; Blora 7 desa; Bogorejo 2 desa; Cepu 3 desa; Jati 2 desa; Jepon 3 desa; dan Jiken 3 desa.
‘’Untuk maksimalisasi program pengentasan desa miskin, kiranya pembuatan timeline harus konsisten. Semua itu agar perubahannya bisa dilihat jelas antara sebelum dan sesudah pendampingan. “
