BLORA, Topdetiknews.com – Suhu panas pemilu 2024 mulai terasa. Diketahui, suhu kontestasi politik itu bakal mempengaruhi sosial masyarakat dan juga sosial media. Seperti potensi persebaran hoaks, black campaign dan potensi pelanggaran lainnya yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu kabupaten Blora berupaya menanggulangi kejadian seperti itu dengan cara meminta pandangan beberapa pihak media dan juga stakeholder terkait, dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet, Kamis (14/12).
Koordnator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslukab Blora, Muhammad Musta’in mengungkapkan, upaya ini sudah digodok dengan matang oleh pihaknya. Ia menyebutkan ada beberapa strategi yang digunakan pihaknya untuk mengatasi kejadian yang dapat memecah belah masyarakat itu.
‘’Kami melakukan patroli pengawasan siber bekerja sama dengan dinas terkait. Seperti, penelusuran konten internet, baik pada portal berita maupun media sosial, lalu pengawasan siber bersama organisasi masyarakat sipil. Dan, pengawasan konten internet (siber) dilakukan dengan menggunakan alat kerja pengawasan. Kami juga merekomendasikan jika ada konten hoaks untuk di take down oleh pihak yang bertanggung jawab,’’ ungkapnya, saat ditemui di salah satu rumah makan Blora.
Pihaknya terbuka jika ada saran dan masukan dari awak media dan pihak lainnya agar ada inovasi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu nanti.
‘’Ada inovasi dari Dinkominfo Blora seperti bikin aplikasi lapor yang lebih khusus untuk masyarakat Blora. Bakal dipertimbangkan kedepannya,’’ jelasnya.
Kepala Dinkominfo, Pratikto Nugroho menyampaikan, inovasi aplikasi yang ditawarkan diyakini bisa efektif untuk jajaran penyelanggara pemilu. Khususnya Bawaslu sebagai pengawas.
‘’Kami ada Gardu Lapor Mas Arief. Itu aplikasi simpel lewat WhatsApp yang melayani aduan masyarakat. Memang baru selesai trial 2 bulan ini. Tapi sudah efektif. Desember ini jadi awal penggunaan dan sudah mendapati puluhan laporan. Alhamdulillah teratasi semua. Ini bagus untuk bawaslu. Semoga saran ini bisa diterima. Kami siap untuk kolaborasi memberantas hoaks,’’ tegasnya.
Senada dengan Pratikto, Tokoh Masyarakat Blora, Urip Daryanto akui setuju dengan usulan tersebut. Ia juga meyakini bahwa suhu politik kedepan bakal panas dan juga sosial media bakal digempur berita hoaks maupun pelanggaran lainnya. Menurutnya, Bawaslu butuh dukungan Stakeholder dan jajaran kepolisian untuk menangkal informasi-informasi yang keliru, dan meningkatkan literasi di masyarakat.
‘’Sehingga berita hoaks bisa dipukul. Yang terbaru di Blora bikin rame masyarakat ya ada tabloid yang dikira black campaign itu. Jadi perlu banyak konfirmasi dan klarifikasi. Apalagi medsos ini kan ada yang sudah mulai mengarah ke kampanye hitam dan hoaks. Ini menjadi tantangan untuk Bawaslu dan harus kita cegah karena dapat merugikan calon tertentu serta menodai proses demokrasi yang fair dan berkualitas,’’ tegasnya.
Pria yang akrab dispa Mbah Urip itu juga menyarankan kebawaslu Blora untuk menggandeng para video blogger (vlogger), blogger, dan pegiat media sosial yang ada (di Kabupaten Blora) untuk mengawasi media sosial dari serangan hoax, politik SARA, kampanye hitam dan politik uang.
‘’Ini penting, pola perilaku para oknum politisi selama masa kampanye Pemilu terdeteksi sejak 2019 berbeda dengan kampanye pada Pemilu sebelumnya. Dimana penggunaan media internet sangat masif karena kemudahan fasilitas menggunakan media sosial di internet,’’ imbuhnya.
