BLORA, topdetiknews.com – Hal ini yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengoptimalkan penggunaan produk-produk lokal dalam hal penyediaan makan minum, alat tulis kantor, jasa kebersihan dan jasa keamanan.
Ditandaskan Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, ST., MM, Pemkab Blora berkomitmen untuk mendukung penayangan produk dari Blora dalam e-katalog lokal.
Untuk itu Pemkab Blora menyelenggarakan bimbingan teknis penyedia e-katalog lokal, di ruang pertemuan Setda setempat, Senin (11/7/2022) Pelatihan diikuti sejumlah penyedia barang dan jasa lokal dalam sektor makan minum, alat tulis kantor, jasa kebersihan dan jasa keamanan.
Setidaknya ada sekitar 43 pelaku penyedia barang dan jasa yang diundang untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka akan diberi materi dan praktik penayangan produk di e-katalog lokal
“Saya dan Pak Bupati bagaimana mendorong OPD kami, kabag kami, mengoptimalkan penggunaan produk-produk lokal dalam hal penyediaan barang dan jasa. Ini sudah program nasional terkait e katalog lokal, dan Blora tentu akan mendukung program tersebut,”ucap Wakil Bupati saat membuka Bimtek penyedia e-katalog lokal
Wakil Bupati yang akrab disapa Mbak Etik itu berharap dengan adanya Bimtek dan adanya e-katalog lokal, dapat meningkatkan peluang para penyedia barang dan jasa dari Kabupaten Blora. Karena para penyedia barang dan jasa lokal bisa menayangkan produknya di e-katalog lokal.
“Intinya kami menginginkan bahwa UMKM yang ada Blora, penyedia barang dan jasa yang ada di Blora benar-benar bisa matching dengan kami. Apa yang pemerintah butuhkan panjenengan (penyedia barang dan jasa lokal Blora) bisa menyesuaikan,” harap Wabup Etik.
Ditambahkan, rencana itu diharapkan bisa terwujud, sehingga 40 persen dari anggaran yang harus terserap dari produk lokal di Kabupaten Blora bisa dilakukan.
Diketahui, Kegiatan Bimtek penyedia e-katalog lokal tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya Inpres No 2 tahun 2020 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik.
