” TERNYATA Sangat besar nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos RI untuk Blora yang penyalurannya melalui elektronik warung gotong royong (e-warung) di setiap tahunnya.”
BLORA, topdetiknews.com – Sangat besar nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos RI untuk Blora yang penyalurannya melalui elektronik warung gotong royong (e-warung) di setiap tahunnya.
Tercatat untuk tahun ini saja yang konon jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkurang, total nilainya mencapai Rp 196,5 Miliar lebih.
Perhitungannya, sesuai penjelasan dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Indah Purwaningsih, jumlah KPM di Blora yang menerima BPNT dari Kemensos sebanyak 81.889.
Jika setiap KPM menerima sembako senilai Rp 200.000 setiap bulannya, setiap bulan nilai BPNT untuk puluhan ribu warga Blora mencapai Rp 16.377.800.000. Dan dalam setahun mencapai Rp 196.533.600.000.
Diketahui bersama, persoalan penyaluran BPNT ke KPM melalui e warung saat ini tengah menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan Mabes Polri turun ke Blora untuk memantau permasalahan elektronik warung gotong royong (e-warong) yang terjadi saat ini.
Bupati Blora, Arief Rohman membenarkan kedatangan Mabes Polri ke wilayahnya karena adanya pengaduan ke Ombudsman terkait permasalahan e-warong. Dikatakan, saat rapat koordinasi Senin (13/9/2021) lalu, pihaknya sempat membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyaluran bantuan sosial sembako.
Permasalahan tersebut antara lain, dugaan penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak tepat sasaran, kualitas sembako yang di bawah standar dan tidak layak.
Dikonfirmasi Rabu (22/9), Bupati menandaskan di luar saat ini Blora sedang kedatangan tamu Tim dari Mabes Polri maupun Kemensos, pihaknya secepatnya akan melakukan pembenahan.
‘’Segera kita lakukan pembenahan, utamanya untuk E Warung yang akan menjadi skala prioritas. Semua itu supaya jangan sampai ada permasalahan lagi,” kata Arief Rohman. Pihaknya ingin ada perubahan mekanisme dalam penyaluran dan hak-hak rakyat penerimanya bisa tersalurkan dengan tepat.
‘’Jadi nantinya yang sudah ditunjuk (e-warong) juga harus sesuai standar dalam penyalurannya, dan barang yang dijual juga harus sesuai, kalau bisa kita pakai konten lokal. Termasuk harus sesuai petunjuk umum yang ada,’’ pungkas Bupati Arief Rohman. *)
Reporter : Muji
Editor : Daryanto
