” SEGERA terbitnya “buku” penataan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Blora jilid I sudah berasa. Menyusul Bupati Blora, Arief Rohman telah statemen bahwa pihaknya menggandeng Mabes Polri untuk menilai kinerja pejabat eselon 2 di pemerintahannya. ”
TANDA-TANDA akan segera terbitnya “buku” penataan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Blora jilid I sudah berasa. Menyusul Bupati Blora, Arief Rohman telah statemen bahwa pihaknya menggandeng Mabes Polri untuk menilai kinerja pejabat eselon 2 di pemerintahannya.
Hal itu dilakukan ( menggandeng Mabes Polri ) untuk mengetahui kualitas dan kemampuan para ASN tersebut.
Publik Blora, utamanya di lingkungan OPD sudah paham bahwa sesuai aturan memang sudah saatnya dan dibolehkan secara aturan, Pemerintahan Arief dan Wakil Tri Yuli Styowati akan menata pejabat (eselon II) di Blora.
Setelah sepuluh tahun terakhir berlalu, kali ini, penataan pejabat di Blora berasa lain. Semoga apa yang diinginkan Bupati Arief bahwa penataan pejabat (untuk sementara di tataran eselon II) ini tidak berdasarkan like and dislike, melainkan berdasarkan kompetensi masing-masing pejabat, tidak dinilai negatif dari pihak-pihak tertentu.
Meski juga tidak yakin juga bahwa penataan pejabat yang didasari semata-mata ingin menghasilkan pejabat yang punya kualifikasi dan kemampuan itu tidak akan menuai penilaian negatif.
Pepatah Jawa, sebaik-baiknya orang dengan produk kebijakannya tentu ada yang tidak suka. Sebaliknya, sejelek-jelek orang dengan produk kebijakannya tetap saja ada yang suka dan bahkan memujanya.
Hanya tentu bisa dipakai pertimbangan bahwa Polri sebagai institusi yang mempunyai rekam jejak bagus dalam pembinaan karier, sebelum menjatuhkan “vonis” penilaian. Dan branded sistem itu yang oleh Bupati Arief akan diterapkan dalam menilai kompetensi seorang ASN di pemerintahannya.
Karena sejatinya untuk menilai kompetensi ASN dibutuhkan lembaga yang kredibel yang diharapkan mampu memotret kemampuan dan potensi individu ASN tersebut. Apalagi selain dari Mabes Polri, Pemkab Blora juga melibatkan perguruan tinggi untuk mendampingi asesmen tersebut.
Pemetaan
“ Buku ” penataan pejabat Eselon II Blora edisi I perdana itu diperkirakan akan terbit paling cepat di pertengahan September tahun ini. Karena seusai statemen Bupati tahapan asesmen yang akan dilaksanakan Selasa (31/8) tersebut akan selesai pada minggu awal bulan September. Dan diperkirakan setelah itu masih butuh waktu untuk melakukan pergeseran atau mutasi pejabat eselon II di Blora.
Tanpa mendahului hasil, sebenarnya sudah bisa dilakukan sedikit pemetaan kira-kira siapa yang bakal “eksis” di “ Buku ” penataan pejabat Eselon II di Blora edisi perdana. Semua itu didasari jika melongok ada 18 pejabat eselon II yang diundang untuk mengikuti tahapan uji kompetensi dan penilaian kinerja.
Diantaranya, Samgautama Karnajaya (Kepala DPUPR). Sebagai bahan prediksi pertimbangan, butuh sosok yang mumpuni di bidang teknik maupun mengambil keputusan dasi sosok yang akan duduk di jabatan ini.
Ada dua pilihan, bisa orang pertama di DPUPR sosok yang menguasai teknis dengan catatan sosok orang ke dua yang mumpuni untuk mengambil keputusan. Salah satunya sosok pengambil keputusan yang berani dan tegas terkait pelaksanaan tender proyek di institusi tersebut.
Sebaliknya, bisa orang pertama di DPUPR sosok pengambil keputusan yang berani dan tegas terkait berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan pelaksanaan tender proyek – selanjutnya di backup dengan sosok orang ke dua yang menguasai teknis dan tertib administrasi.
Dinas Pertanian yang saat ini dijabat Reni Miharti – dari data di BKD Blora pejabat yang satu ini akan memasuki pensiun di bulan April 2022. Dengan mengenyampingkan sementara hasil dari penilaian kinerja, di Dinas Pertanian butuh sosok yang mumpuni dan bisa berjalan sejajar dengan pemikiran dari Bupati Arief.
Banyak persoalan klasik yang harus diselesaikan, atau minimal ada pembeda dari kondisi yang ada sebelumnya. Salah satu yang krusial adalah bagaimana merubah tidak ada lagi kelangkaan pupuk di kalangan petani dan merosotnya harga panenan petani. Selain sejumlah persoalan lain yang tentu dicarikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kesimpulannya dari stok pejabat yang ada masih abu-abu siapa yang paling cocok duduk di Dinas Pertanian.
Selanjutnya di Dinkominfo yang saat ini pejabat definitifnya Sugiyono. Setali tiga uang di Dinas Pertanian pejabat yang ada informasinya juga akan memasuki pensiun di bulan April 2022. Tidak terlalu menjadi sorotan publik di institusi ini, ke depan kiranya butuh sosok yang mumpuni di bidang IT, mampu mensinkronkan pekerjaan yang ada di Kominfo dan Bagian Prokopim Setda Blora ( dua institusi ini salah satu pekerjaanya berhubungan langsung dengan pekerja media di Blora yang jumlahnya cukup banyak ).
Masih ada beberapa Dinas yang perlu ditakar siapa tokoh yang mumpuni untuk memangkunya. Seperti di DPMPTSP (Purwanto), (Kepala), Asisten Administrasi Umum (Henny Indriyanti), Inspektur Daerah (Kunto Aji), Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik (Winoto).
Kemudian Dinporabudpar (Slamet Pamudji), Disnakikan (Gundala Wijasena), Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Suryanto), Dinas Pendidikan (Hendi Purnomo), Dinrumkimhub (Pratikto Nugroho), Kepala Dindagkop UKM (Sarmidi), Dindalduk KB (Achmad Nurhidayat), Dinas Perpustakaan (Aunur Rofiq), Satpol PP (Djoko Sulistiyono), Dinsos P3A (Indah Purwaningsih), dan terakhir Kepala Dinas PMD (Hariyanto).
Sependapat dengan alasan Bupati Arief melakukan asesmen tersebut karena adanya sejumlah jabatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kosong ataupun pejabatnya memasuki masa pensiun. Jadi sebelum mengisi kekosongan jabatan ini, kita lakukan uji kompetensi dan penilaian kinerja dahulu dengan menggandeng Mabes Polri. *)
