Soal SE yang sempat muncul dua kali, SE pertama yang menyebutkan keharusan BPD harus ijin atasan saat mendaftar jadi calon PPK. Disusul SE berikutnya, menyebutkan larangan anggota BPD dan perangkat desa untuk mendaftar PPK. Panjang lebar Kokok menjelaskan persoalan ini.
Menurutnya, sebelum ada SE, pihaknya sempat menggelar rapat yang dihadiri oleh semua Camat. Dan atasan masukan para camat, titik yang rawan petugas Pemilu ada di perangkat dan beberapa unsur lainnya. Hingga akhirnya muncul SE.
Orang nomor satu di Blora itu menyatakan keinginannya Pilkada di Blora benar-benar berkualitas. Untuk itu warga yang sudah mendapat honor atau gaji dari pemerintah tidak usah untuk menjadi PPK.
Kalau di logika, lanjutnya, posisi dirinya yang selaku pentahana dan berkeinginan keluarganya ikut maju, mestinya tidak akan melarang perangkat desa, BPD, kepala desa untuk menjadi PPK. Karena justru potensi itu akan bisa dijadikan tim sukses. ”Tetapi kenyataannya saya justru melarang.”
Kenapa ASN tetap diperbolehkan dengan syarat harus ijin atasan langsung ? Dengan tegas Bupati menyatakan sebenarnya waktu rapat yang juga dihadiri unsur KPU, inginnya dia melarang.
”Hanya saja waktu itu justru yang berkeberatan pihak KPU. Permintaannya, jangan semua dilarang karena nanti KPU akan kesulitan mencari SDM. Saya terus bagaimana.”
Waktu itu, Bupati Kokok sempat mempunyai rencana agar istrinya ikut maju sebagai calon Blora 2. ”Hanya saja saya juga gak mekso. Yang namanya perempuan, ibumu (Hj. Umi Kulsum -red) suatu saat bilang ya, tetapi lain hari ngomong kalau tidak.”
Hingga akhirnya, semua sudah jelas. Kokok menyatakan bahwa keluarganya tidak akan ikut nyalon. Berbagai tanggapan dari warga masyarakat pun juga beragam dengan pernyataan Bupati Blora itu. Namun kenyataanya, meskipun belum deklarasi, istri Bupati, Ny. Hj. Umi Kulsum akan maju berpasangan dengan Agus Sugiyanto (UMAT) dan Parpol mengusung Nasdem – Gerindra – PPP. (Bersambung)
