BLORA, TOPDETIKNEWS – Upaya Komisi D DPRD Blora fokuskan anggaran RAPBD 2024 GUNA peningkatan pelayanan masyarakat yang terdiri dari sektor kesehatan, sosial dan pendidikan.
Diperkirakan, asumsi angka RAPBD 2024 bakal berada dikisaran Rp 2.3 trilun hingga Rp 2.5 triliun.
Dilansir dari media online beritaku.net Anggota DPRD Komisi D, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, masalah kesejahteraan pengawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) masih menjadi catatan penting yang perlu dianggarkan di 2024 nanti.
Sebab, honor mereka masih jauh dari kata layak. Selanjutnya, mengkoordinasikan agenda pemkab setempat agar sesuai dengan anggaran yang masuk dalam pembahasan nantinya.
‘’Tahun ini ada program satu desa dua sarjana dan kartu blora pintar yang sudah diluncurkan. Namun, itu sebenarnya tidak muncul dalam pembahasan anggaran tapi agendanya ada. Ini kan yang jadi masalah dalam fungsi budgeting kami. Tapi, jika itu sesuai visi misi pemkab tidak masalah. Harus dikoordinasikan agar programnya tepat sasaran ke yang membutuhkan,’’ ucap dia kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).
Selain itu, saat ini sektor pendidikan di Blora masih rendah. Untuk meningkatkan itu, pihaknya mengupayakan dengan mendongkrak pembenahan jenjang pendidikan dengan usia tertentu.
‘’Usia di atas 24 tahun yang jenjang pendidikan nya rendah untuk dianggarkan ikut pendidikan non formal. Sudah kami diskusikan dengan dinas terkait. Kebanyakan dari 24 tahun ke atas yang jenjangnya masih rendah. Di bawah 24 tahun itu sudah ada dari APBN. yang belum di APBN di anggarkan di APBD,’’ kata dia.
Sementara itu juga sektor kesehatan dan sosial. Pihaknya mencoba mengejar indeks Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini masih di bawah poin nasional.
‘’Tahun ini naik 10 persen jadi 83 persen. UHC nasional targetnya 95 persen. Kami coba fokuskan anggaran ke UHC. masyarakat miskin yang punya hak-hak sosial kami fasilitas kartu indonesia sehat (KIS). Untuk ngejar UHC ada anggaran 28 miliar. Keuntungannya bila bisa sampai indeks UHC 95 persen nantinya ada warga yang belum punya KIS dan diharus mendadak dirawat RS, dia bisa ngurus 1×24 jam. kalau belum sampai UHC nasional bisa 2 minggu,’’ ujar dia.
Ia juga mengatakan, PR kesehatan lainnya yaitu fasilitas kesehatan di desa. Diketahui, pendirian puskesmas desa masih diatas aset desa. Pihaknya masih berupaya mempetakan.
‘’Harus terfasilitasi. Jadi, kami punya aset daerah yang bisa ditempati pusksesmas desa. Sebab, sempat ada konflik aset desa mau ditarik untuk keperluan desa. Salah satunya di japah. ini yang perlu diperhatikan,’’ terang dia.
