BLORA, Topdetiknews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menerima audiensi dari Paguyuban Soko Kalijoyo Todanan terkait pembangunan Bendungan Cabean, Kamis (6/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, warga yang terdampak pembangunan bendungan menyampaikan beberapa permasalahan, terutama terkait kejelasan ganti rugi lahan dan perbaikan akses jalan yang terkena dampak proyek.
Ketua DPRD Blora, Mustopa S.Pd.I, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal penyelesaian permasalahan ini agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil. “Kami mendengar langsung aspirasi warga dan akan mengawal proses penyelesaiannya. Pemerintah harus memastikan ganti rugi lahan diberikan dengan mekanisme yang jelas dan transparan, serta memperhatikan kebutuhan warga, termasuk akses jalan yang terdampak,” ujar Mustopa.
Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Komisi C DPRD Blora, warga menyampaikan kekhawatiran terkait proses ganti rugi yang belum semuanya terselesaikan. Mereka berharap ada kepastian kapan pembayaran ganti rugi akan dilakukan serta mekanisme yang digunakan untuk menentukan nilai ganti rugi. Selain itu, mereka juga menuntut perbaikan akses jalan yang rusak akibat aktivitas pembangunan bendungan.
Menurut perwakilan warga, kondisi jalan di sekitar proyek semakin memprihatinkan karena sering dilewati kendaraan berat. “Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah terkait kondisi jalan ini. Jangan sampai proyek ini malah menyulitkan masyarakat sekitar,” ujar salah satu perwakilan Paguyuban Soko Kalijoyo.
Menanggapi hal tersebut, Mustopa memastikan bahwa DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dan instansi yang menangani proyek Bendungan Cabean. “Kami akan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Pembangunan ini penting, tapi hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Pembangunan Bendungan Cabean sendiri merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan air di Blora dan sekitarnya, baik untuk kebutuhan pertanian maupun pasokan air bersih. Namun, DPRD menegaskan bahwa proyek ini harus berjalan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat terdampak agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Dengan adanya audiensi ini, DPRD berharap ada solusi konkret yang bisa segera diterapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan dan proyek tetap berjalan sesuai rencana. “Kami akan terus mengawal ini sampai ada titik terang. Kami ingin pembangunan berjalan lancar, tapi hak-hak warga juga harus dijamin,” pungkas Mustopa.
