BLORA, Topdetiknews.com – Pada Kamis (4/12/2024), DPRD Kabupaten Blora melalui pimpinan dan Komisi A menerima audiensi dari masyarakat Desa Jurangjero yang mengeluhkan dampak aktivitas PT KRI di wilayah mereka. Permasalahan mencuat setelah beberapa warga ditetapkan sebagai tersangka akibat bentrok dengan pekerja PT KRI. Bentrokan ini terjadi sebagai bentuk protes warga terhadap polusi udara yang mereka rasakan akibat aktivitas perusahaan tersebut.
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, S.Pd.I, didampingi Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra Tirtaka, serta anggota Komisi A DPRD Blora, yaitu M. Muchklisin S.Sos, M.H, Iwan Krismiyanto S.T, dan Jamhuri.
Dalam kesempatan tersebut, Mustopa menyampaikan komitmen DPRD untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. “Kami akan berupaya menjadi mediator dan membantu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan dan instansi pemerintah,” ujar Mustopa.
Dukungan DPRD untuk Penyelesaian Konflik
Anggota Komisi A, M. Muchklisin, menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara dialogis agar kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan.
“Kami mendengar langsung keluhan masyarakat dan akan memastikan semua pihak terkait duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Sementara itu, Iwan Krismiyanto menambahkan bahwa DPRD akan mengawal kasus ini untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Latar Belakang Kasus
Warga Jurangjero mengeluhkan polusi udara yang diduga berasal dari aktivitas PT KRI. Menurut mereka, dampak ini telah mengganggu kesehatan dan lingkungan di sekitar desa. Aksi protes yang dilakukan beberapa waktu lalu berujung pada bentrokan dengan pekerja PT KRI, yang akhirnya menyebabkan beberapa warga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwajib.
Langkah Selanjutnya
Melalui audiensi ini, DPRD Blora berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak perusahaan dan instansi terkait untuk membahas keluhan masyarakat. “Kami berharap ada solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mengatasi akar permasalahan yang dirasakan warga,” pungkas Mustopa.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi atas konflik yang melibatkan masyarakat dan perusahaan, sekaligus menunjukkan peran aktif DPRD Blora dalam melindungi hak-hak warganya. 【Sumber: DPRD Blora】
