BLORA, topdetiknews.com– Putusnya jalan penghubung Desa Ngrambitan ke Desa Beganjing Kecamatan Japah membuat wakil rakyat turun lapangan. Rombongan DPRD Fraksi Demokrat itu ingin melihat secara langsung jalan yang putus sepanjang 25meter dan lebar 4,5meter tersebut.
Sebenarnya, longsoran yang terjadi beberapa bulan lalu tidak seberapa. Namun, karena tak segera diperbaiki, longsoran pun makin panjang. Sehingga menyebabkan putusnya jalan.
Anggota DPRD Blora Fraksi Demokrat, Iwan Krismiyanto didampingi, Aditya Candra Yogaswara, Yusuf Abdurrohman mengungkapkan, pengecekan jalan putus ini atas pengaduan masyarakat kepada Yusuf Abdurrohman dan DPRD. Sehingga, pihaknya mewakili Dapil 3, 4, dan 5 melakukan tindak lanjut tersebut.
“Ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat. Karena fungsi kita mendegarkan, menyerap aspirasi masyarakat,” ucapnya, Kamis (14/1/2021).
Hasilnya, nanti akan dibuat review berdasarkan fakta lapangan. Selanjutnya akan dikirim kepada Bappeda, DPUPR, Sekda dan lainnya untuk dibahas lebih lanjut. Sehingga ada jalan keluar berupa penganggaran di APBD perubahan.
“Jalan Desa penghubung antara Desa Ngrambitan ke Desa Beganjing Kecamatan Japah ini putus total. Tidak bisa dilewati. Sehingga mengganggu aktifitas warga. Baik perekonomian, warga yang mau buwoh, pasar dan lainnya jadi terganggu. Warga harus muter. Sehingga mengeluarkan biaya lebih banyak,” jelasnya.
Dari hasil sidak kemarin, permasalahan utama longsornya jalan adalah soal aliran sungai yang cukup besar.
“Kalau tak lihat, terjangan aliran air berbentuk V. Jadi menerjang jalan dan akhirnya longsor. Pertama aliran air sehingga jadi rusak,” terangnya.
Menurutnya, kepadatan tanah makadam yang ada sebenarnya sudah bagus sekali. Padat dan berlapis-lapis. “Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi, longsoran jalan tersebut harus dianggarkan di Perubahan. Sebab, tujuan APBD perubahan adalah untuk mengatasi keadaan yang darurat atau luar biasa,” terangnya.
Dengan panjang jalan secara riil 25 meter dan lebar 4,5 meter yang putus habis, dia memperhitungan, secara analisa membutuhkan dana RP 1 Miliar. Kalau mau bagus di angka Rp 2 Miliar.
“Kalau talut satu tingkat, berupa beton Rp 1 Miliar cukup. Kalau mau ada talut tambahan bisa mencapai Rp 2 M,” jelasnya.
Dia berharap, dalam Perubahan nanti bisa terangarkan dan longsoran bisa terselesaikan. Sehingga masyarakat tak perlu lagi memutar.
“Semoga eksekutif terketuk hatinya dan bisa terealisasikan. Pasti akan kita setujui,” tambah laki-laki yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora ini.
Semenatra itu, Kepala Desa Ngrambitan Sukar menerangkan, pihaknya sudah melaporkan terkait putusnya jalan tersebut sejak beberapa bulan lalu. Setidaknya, pihaknya sudah dua kali melaporkannya kepada pihak DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Blora.
”Kalau terkait kebencanaan, kami tidak punya anggaran. Tim teknisnya adanya di DPUPR, sedangkan kami tidak punya tim teknis,” paparnya.
