” TIDAK ada persoalan tanpa jalan keluar. Seperti persoalan “pengadaan” seragam di sejumlah SMPN di Blora,, dengan jalan berliku akhirnya “klimaks”. Menyusul Bupati Blora, H Arief Rohman turun tangan dan minta pihak sekolah tidak memberatkan orang tua murid dalam hal seragam sekolah itu……..”
KLIMAKS sudah persoalan “pengadaan” seragam di sejumlah SMPN di Blora. Menyusul Bupati Blora, H Arief Rohman turun tangan dan minta pihak sekolah tidak memberatkan orang tua murid dalam hal seragam sekolah itu.
Bupati meminta persoalan seragam sekolah dikembalikan ke orang tua murid, karena sejatinya sekolah dilarang untuk ikut campur dalam pengadaan seragam sekolah. Bagi sekolah yang sudah terlanjur pengadaan dan memang kemahalan, selisihnya dikembalikan. Jangan memberatkan orang tua yang tidak mampu.
Bahkan, Pemerintah Blora juga akan membantu murid-murid yang kurang mampu, asalkan dalam
survey benar-benar orang yang layak dibantu. Karena memang sejatinya anak yang tidak mampu, anak miskin perlu dibantu, apalagi yang berprestasi.
Ke depan, sambil menunggu persoalan tersebut benar-benar klimaks, hendaknya semua pihak perlu bersikap dewasa menilai, mengawal persoalan seragam itu. Masih banyak pekerjaan rumah dalam skala besar di Blora yang perlu dikerjakan. Jangan sampai Bupati Blora tersita atau bahkan tersandera dengan hal-hal yang seperti itu.
Harapannya, penyebab persoalan yang boleh dikata agak bertele-tele itu lantaran buntunya komunikasi dari pihak penemu persoalan dengan pihak-pihak terkait. Bukan karena sebab lain, seperti persoalan seseorang butuh pengakuan , atau persoalan lama yang tidak terselesaikan antara pihak penemu dengan sejumlah pihak.
Sikap dewasa itu dibutuhkan dari publik, penemu persoalan juga pihak sekolah. Kalau mau jujur, publik harus mengakui di situasi pandemi seperti saat ini, semua serba sulit, perekonomian benar-benar “rontok”, angka Rp 800 ribu sangat “berat” bagi orang tua murid.
Bagi penemu persoalan seyogyanya juga mau mengakui bahwa persoalan sudah terselesaikan. Untuk langkah berikutnya, jangan lantas ngepres berbagai pihak untuk menuruti sesuai kemauannya. Ada win-win solosi untuk mengawal penyelesaian seragam itu.
Sementara itu bagi pihak sekolah, bisa diambil hikmahnya dari “ribut-ribut” pengadaan seragam sekolah itu. Tanpa harus mencari kambing hitam mencuatnya persoalan, banyak hikmah yang bisa ditangkap dari cara Bupati menyelesaikan persoalan.
Seperti soal seragam batik misalnya, jika mau jujur, sebuah ajakan bijak dari Bupari Blora kepada para Kepala Sekolah, yakni diminta untuk menggunakan batik lokal karena akan membantu sektor UMKM lokal. Jika seragam batik sekolah menggunakan produk batik lokal tentu akan bisa membangun ekonomi lokal. **
