Bupati Melakukan Hal ini Sebelum Rotasi dan Pengisian Kepala OPD di Blora

oleh -
Illustrasi || istimewa

” MEMASUKI 6 bulan sejak  H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan Tri Yuli Setyowati, ST MM dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora, saat ini mulai ramai diperbincangkan rotasi dan pengisian Kepala OPD di Blora. Pasalnya, sesuai aturan, pemimpin Blora di bulan Agustus 2021 ini dimungkinkan untuk melakukan rotasi pejabat. Ingin tahu apa yang dilakukan Bupati Blora ……….. ? ”

BLORA, topdetiknews.com  – Memasuki 6 bulan sejak  H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan Tri Yuli Setyowati, ST MM dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora, saat ini mulai ramai diperbincangkan rotasi dan pengisian Kepala OPD di Blora. Pasalnya, sesuai aturan, pemimpin Blora di bulan Agustus 2021 ini dimungkinkan untuk melakukan rotasi pejabat.

Diketahui, pasangan H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan Tri Yuli Setyowati, ST MM dilantik sebagai  Bupati dan Wakil Bupati Blora dilantik Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Jumat Pon (26/2/2021).Jumat Pon (26/2/2021).

banner 728x90

Sesuai Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri.

Menyikapi perbincangan soal rotasi dan mutasi pejabat itu,  Bupati Blora,  H. Arief Rohman, S.IP, M.Si ketika dikonfirmasi, menyatakan  bahwa Pemkab Blora akan MoU dengan  Mabes Polri bagian SDM.

Baca Juga :  Mantap, SMPN 5 Blora Menuju Sekolah Adiwiyata 2021

Dikatakan, hal itu dilakukan  untuk penilaian kinerja ASN pejabat Blora khususnya yang akan menduduki jabatan eselon II. ‘’Jadi untuk rotasi dan mutasi masih menunggu hasil penilaian kinerja,’’ tandasnya, Senin (09/08/2021).

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan menjelang Pilkada Blora 9 Desember 2020 lalu, 7 Kepala OPD di Blora kosong. Dan Pemerintah Kabupaten Blora dengan Bupati Djoko Nugroho  sempat melakukan assesment untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) itu.

Hasilnya sempat muncul tiga nama calon pejabat di masing-masing OPD yang kosong, namun belum sempat diisi secara definitif – diisi Plt. Sebanyak 7 OPD yang kepalanya kosong itu, masing-masing Sekretaris DPRD Blora, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Termasuk  Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan. Dalam perjalanan, yakni pada Oktober dan November, Desember ada pejabat eselon II yang purna tugas yakni Kepala Bappeda, BPPKAD dan Dindukcapil. *)

Reporter : Muji
Editor : Daryanto

banner 728x90