Oleh : Daryanto
” SEBUAH harapan, kelak calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada 2020 ini, mau inisiasi pengadaan alat swab test Covid -19 mobile untuk meredam sebaran kasus Covid-19 di Blora yang terus melonjak. Bahkan sulit lagi untuk mendeteksi cluster yang ada..”
AGAK tercengang ketika seorang sahabat yang tidak mempunyai kepentingan politik, jabatan maupun proyek di Blora berharap kelak calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada 2020 ini, mau inisiasi pengadaan alat swab test Covid -19 mobile untuk meredam sebaran kasus Covid-19 di Blora yang terus melonjak. Bahkan sulit lagi untuk mendeteksi cluster yang ada.
‘’Tidak usah muluk-muluk, saya angkat topi setinggi-tingginya jika calon Bupati terpilih mau menginisiasi pengadaan alat Swab mobile, karena sejatinya kebutuhan alat itu sangat mendesak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Bumi Samin ini,’’ ungkap sobat saya itu.
Dikatakan selama ini, untuk mengetahui swab test seseorang harus menunggu waktu minimal satu Minggu karena semua hasil usap tenggorokan warga Blora akan dibawa ke Solo, Salatiga, Jogja yang notabene daftar antriannya sangat panjang. Sementara bagi orang yang telah diambil swab tesnya sulit untuk mendisiplinkan diri selama hasil swab testnya turun ‘’Jika saja di Blora sudah mempunyai alat Swab – dan mobile lagi, untuk mengetahui hasil swab test seseorang tidak harus menunggu waktu yang lama dan sehingga semuanya bisa dikendalikan,’’ tambahnya.
Cukup beralasan usul yang berbau harapan itu. Yang ada di Blora saat ini terkait perkembangan Covid-19, yang paling gres adalah adanya 52 Pegawai Kantor Bank Jateng Blora diduga positif Covid -19 berdasarkan hasil swab test yang dilakukan secara mandiri oleh management Bank setempat. Untuk itu, terhitung mulai Senin (1412/2020) hingga tiga hari ke depan, Kantor Bank Jateng Cabang Blora tersebut ditutup sementara.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora, Henny Indriyanti membenarkan bahwa ada 52 karyawan Bank Jateng Blora yang positif Covid -19 berdasarkan hasil swab. Karena semuanya masuk kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), ke -52 orang yang positif tengah menjalani isolasi mandiri.
Sementara itu, untuk perkembangan kasus Covid-19 di Blora berdasarkan monitoring data Covid -19 di Kabupaten Blora per Senin (14/12/2020), pukul 1214 WIB, tercatat kasus Covid mencapai 1.987. Dari jumlah itu yang dinyatakan sembuh 1562 dan kasus meninggal sebanyak 92 orang.
Untuk pasien Covid -19 yang menjalani perawatan rumah sakit sebanyak 33 orang sementara yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 300 orang.
Kembali ke harapan dari salah seorang sahabat tentang pengadaan alat Swab test mobil, dikatakan, dengan adanya peralatan itu nanti akan lebih mudah untuk melakukan mapping penyebaran kasus Covid-19 di Blora sekaligus bisa segera dirumuskan cara pengendaliannya ‘’Yang terjadi saat ini, kita tidak tahu apakah orang yang kita ajak njagong, kontak terpapar atau tidak. Sudahlah, saya yakin bisa para pemangku kebijakan di Blora untuk mengadakan alat swab test Covid-19 mobile itu, ’’ pungkasnya.
Banyak PR
Tidak dipungkiri memang jika tugas calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada 2020 ini banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus harus diselesaikan. Apalagi, jika melongok bahwa hasil pemilihan kepala daerah tahun ini diperkirakan hanya menjabat 4 tahun. Menyusul, di tahun 2024 nanti bakal kembali digelar pilkada serentak – sesuai UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang menyebutkan pilkada serentak semua Provinsi dan Kabupaten atau Kota akan dilaksanakan pada 2024 dan kemudian hasil pilkada serentak itu akan dilantik di tahun 2025.
Pekerjaan lawas yang harus diselesaikan itu misalnya, saat ini ada 361 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahap pertama tahun 2018 lalu – 360 PPPK telah melakukan pemberkasan, menyusul satu PPPK gagal melakukan pemberkasan karena berusia lebih dari 58 tahun. Informasinya batas akhir pemberkasan 15 Desember 2020 dan per 1 januari 2021 sudah mendapatkan hak gajinya.
Belum lagi, kekosongan perangkat desa di Kabupaten Blora ada sekitar 1.106 jabatan – rinciannya untuk lowongan Sekretaris Desa ada 264 jabatan, Kepala Urusan 339 lowongan, Kepala Seksi 205 jabatan, dan Kepala Dusun ada 298 jabatan.
Kekosongan perangkat desa itu menyeluruh di 16 kecamatan, tersebar di 271 desa. Bahkan diperoleh informasi pula ada sekitar 32 desa tak memiliki perangkat desa sama sekali. Kekosongan ini tentu berdampak pada pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat – karena para perangkat desa itu menjadi ujung tombak pelayanan di desa. Ini merupakan pekerjaan yang tidak bisa ditawar lagi – harus segera diselesaikan. (Bersambung)
